LITBANG-KNPI

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

2006-10-20T17:37:00.000+08:00

:: HUT KNPI Berlangsung Sederhana ::

2006-07-24T17:05:00.000+08:00

Palu, Peringatan yang menandai 33 tahun usia KNPI tadi malam diperingati dalam sebuah acara sederhana di Graha Pemuda. Sejumlah tokoh tampak hadir pada peringatan tersebut. Diantaranya, Sekdaprov H Gumyadi, Ketua DPRD Sulteng, Murad U Nasir dan Wakil Ketua Helmy D Yambas, Kajati Sulteng Yahya Sibe yang diwakili Kahumas Hasman SH serta anggota DPD asal Sulteng H Nourmawati Bantilan yang juga mantan Ketua DPD KNPI Sulteng.....

HUT KNPI Berlangsung Sederhana

Palu, Peringatan yang menandai 33 tahun usia KNPI tadi malam diperingati dalam sebuah acara sederhana di Graha Pemuda. Sejumlah tokoh tampak hadir pada peringatan tersebut. Diantaranya, Sekdaprov H Gumyadi, Ketua DPRD Sulteng, Murad U Nasir dan Wakil Ketua Helmy D Yambas, Kajati Sulteng Yahya Sibe yang diwakili Kahumas Hasman SH serta anggota DPD asal Sulteng H Nourmawati Bantilan yang juga mantan Ketua DPD KNPI Sulteng.

Upacara peringatan HUT yang sempat molor satu jam lebih itu didahuui dengan visualisasi kegiatan KNPI Sulteng dalam dua Tahun kepemimpinan Hardy D Yambas. Dalam tayangan berdurasi 20 menit, ditampilkan sejumlah kegiatan mulai dari bakti sosial seperti sunatan massal, pembagian Bantuan, kunjungan ke rumah sakit serta pemberian sumbangan.

Juga ada pembagian bibit cokelat kepada petani di Donggala serta sejumlah kegiatan KNPI seperti diskusi dan seminar yang membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Tengah.

Menurut ketua DPD KNPI Sulteng, Hardy D Yambas, moment peringatan HUT ke 33 KNPI juga untuk menguatkan kembali komitmen pemuda dalam berbagai persoalan kemasyarakatan. Ia menambahkan, dua Tahun membawa KNPI, setidaknya ada perubahan stigma terhadap KNPI. “KNPI saat ini sudah lebih independen. Posisinya bukan subordinasi dari pemerintah, tetapi mitra sejajar,” katanya.

Terkait penyelenggaraan upacara yang berlangsung sederhana, Hardy mengemukakan, ini refleksi kondisi yang dihadapi saudara-saudara lainnya di Sulteng yang menghadapi masalah musibah.

Di tempat yang sama, fungsionaris KNPI Sulteng, Ikbal A. Magga mengemukakan moment peringatan HUT 33 KNPI tidak sekedar momen seremonial. Namun setidaknya kata Kabag Pengembangan Usaha PD Sulteng ini ada peningkatan peran pemuda yang lebih signifikan dalam berbagai sektor. [yar]

:: Generasi Baru Selamatkan Bangsa ::

2006-07-24T12:50:00.000+08:00

.:Refleksi Ulang Tahun Ke-33 KNPI :.

Oleh : Munamar Fuad Noeh

Indonesia yang tengah berduka lara, mendorong semua pihak. Untuk merenungkan keindonesiaan dalam segala dimensinya. Bagaimana menyelamatkan rakyat yang tertimpa musibah beruntun sehingga mempercepat punahnya generasi (the lost of generation) dan bergerak perlahan menuju pada ancaman the lost of nation (hilangnya sebuah bangsa) dan the end of state (hancurnya sebuah negara). Itulah masalah dan tanggungjawab kita semua sebagai bangsa.....

Refleksi Ulang Tahun Ke-33 KNPI
Generasi Baru Selamatkan Bangsa
Oleh : Munamar Fuad Noeh

Indonesia yang tengah berduka lara, mendorong semua pihak. Untuk merenungkan keindonesiaan dalam segala dimensinya. Bagaimana menyelamatkan rakyat yang tertimpa musibah beruntun sehingga mempercepat punahnya generasi (the lost of generation) dan bergerak perlahan menuju pada ancaman the lost of nation (hilangnya sebuah bangsa) dan the end of state (hancurnya sebuah negara). Itulah masalah dan tanggungjawab kita semua sebagai bangsa.

Renungan dan suasana kebatinan itu mengiringi refleksi 23 Juli 2006 sebagai hari kelahiran ke-33 Tahun Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang juga bersamaan dengan Hari Anak Nasional.

Keduanya sama terkait, pemuda dan anak-anak. Keduanya sebagai generasi bangsa. Adanya sebuah paradigma baru amat mendesak untuk mengerakkan secara bersamaan, bagaimana menyelamatkan negeri dan juga menyelamatkan generasi sebagai jaminan bagi keberlangsungan eksistensi dan masa depan Indonesia.

Sekilas histories
Sejak dilahirkan (23 Juli 1973), KNPI pada dasarnya merupakan wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tersebar di seluruh Tanah Air. Hingga saat ini telah berhimpun lebih dari 75 organisasi kepemudaan tingkat nasional, temaksuk sembilan organisasi lintas pemuda partai politik dan memiliki jaringan di seluruh propinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan.

Selain sebagai tempat berhimpun, ia juga menjadi semacam laboratorium kaderisasi kepemimpinan. KNPI banyak melahirkan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh nasional yang berposes dalam pembangunan. Akan tetapi, pada masa itu (Orde Baru), KNPI tidak memiliki otonomi karena selalu di bawah bayang-bayang kekuasaan (rezim otoriter) dan kerap merepresentasikan kepentingan penguasa.

Kini di era reformasi dimana hak berbicara, berekspresi, berserikat, dan berpendapat dibuka lebar, sejatinya dapat dijadikan momentum emas bagi KNPI untuk meneguhkan kembali posisi dan perannya di tengah – tengah kehidupan kaum muda sebagai kekuatan sosial dan sumber perubahan. Namun, di tengah publik luas agaknya KNPI masih dicitrakan sebagai orgasisasi masa orde baru yang cenderung elitis dan prokekusaan serta tak berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Pencitraan ini muncul antara lain karena kenyataan bahwa KNPI kurang memilki kepedulian dan belum mampu ikut menjawab masalah-masalah yang kini mendera rakyat seperti : kemiskinan, kelaparan, rendahnya pendidikan, penganguran dan lain sebagainya. Keberadaan KNPI sebagai organisasi bentukan Orde Baru memang tidak mungkin dihapuskan dalam coretan sejarah kepemudaan maupun kemasyarakatan pada masa itu tidak bisa lepas dari kendali kekuasaan yang terpusat pada satu orang (Soeharto)

Terputusnya kekuasaan tersebut didukung dengan pendekatan keamanan demi stabilitas nasional membuat negara begitu kuat masyarakat lemah. Lemahnya masyarakat ini diperparah lagi dengan strategi korporasi lewat pendirian sejumlah organisasi kemasyarakatan maupun profesi yang merepresentasikan kepentingan sang penguasa. Oleh karena itu, pendirian PWI misalnya dimaksudkan untuk mengendalikan wartawan; Kadin untuk mengontrol kalangan pengusaha; HKTI untuk mengontrol petani; Kowani untuk mengendalikan kaum wanita; MUI untuk mengendalikan ulama; dan termasuk KNPI untuk mengkoptasi pemuda.

Sebagai masyarakat masih mencitrakan organisasi ini tidak ubahnya seperti ormas-ormas lainnya di massa orde baru yang menutup mata terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di tengah-tegah masyarakat. Bahkan dianggap masih menjadi sarana kooptasi aspirasi kepemudaaan yang cenderung elitis, prokekuasaan, dan eksklusif. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, KNPI yang mewadahi potensi kaum muda dari berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda hendaklah mentransformasikan diri menjadi kekuatan civil society yang mandiri, kuat, berdaya, kritis, kreatif, inovatif dan memberikan solusi atas berbagai parmasalahan yang berkembang di masyarakat.

Generasi Baru
Saat ini sebuah kesadaran nasional amat dibutuhkan untuk menyiapkan generasi baru, generasi penyelamat bagi terwujudnya sebuah gerakan masyarakat baru sekaligus sistim negara dan pemerintahan yang sinergis.

Sebut saja kebutuhan akan lahirnya generasi baru Indonesia berkerakter amat mendesak. Sebagai gambaran, untuk menyelamatkan Indonesia ke depan, kita perlu mendesain secara sistemik, terprogram dan terfokus model generasi baru yang terpanggil dengan tulus memberikan sumbangsihnya bagi segala masalah yang dialami bangsanya; selalu berusaha menyiapakan diri untuk menyelamatkan perjalanan bangsanya; selalu memberi manfaat untuk kehidupan berbangsa meskipun dalam skala terbatas; dan mamapu menujukkan kebanggaan terhadap generasi setelahnya.

Oleh karenanya, KNPI akan dihadapkan pada tantangan bagaimana memberdayakan dirinya untuk menampilkan model generasi baru yang dibutuhkan untuk keindonesiaan masa kini dan masa depan. KNPI, dengan hanya mewarisi sejarah nostalgia masa lalunya, atau mengandalkan dimensi sebagai pemuda, kelembagaan dan jaringannya; sama sekali tak cukup untuk diperhitungkan untuk ikut andil bersama kekuatan strategis bangsa lainnya. Eksistensi dan kesinambungan perjalanan sebuah lembaga tak akan ada artinya manakala pada saat yang dibutuhkan peran, kiprah dan kepeduliannya tidak hadir dalam kenyataan. Jejak kepedulian dan kiprah nyatanya tak dapat memberikan apapun.

Kita dapat mengatakan KNPI sebagai lembaga dan organisasi dengan jaringan yang luas dan kuat. Namun kalau saat terjadinya berbagai bencana, kader-kadernya tak bergerak di depan dan tidak secara signifikan melakukan peran-peran yang semestinya dilakukan. Hal itu akan membuat KNPI menjadi fosil mati. KNPI yang semestinya mampu menjangkau begitu luasnya lapisan masyarakat dan elemen strategis lainnya akan kehilangan nilai dan peran aktualnya.

KNPI harus mampu mengamputasi salah macam karakter dan organ tubuhnya yang masih mengindap penyakit kanker; politicking, premanisme, primordialisme dan pragmatisme. Meskipun secara kelembagaan KNPI jelas tegas sebagai lembaga independen, jika prilaku para pimpinan dan pengurusnya masih terinfeksi virus penyakit tersebut, pada akhirnya akan merusak sendi-sendi KNPI sendiri. Bangsa ini membutuhkan kekuatan gerakan yang kuat dan kuat spektrumnya untuk menggerakan solidaritas sosial masyarakat, akan sangat baik dimulai dari unsur kepemudaan. Pemuda menempatkan posisinya sebagai pelopor dan pengerak solidaritas sosial dan kemanusiaan. Harus ada semangat baru untuk mengambil alih tanggung jawab bersama, termasuk membantu segala keterbatasan dan kekurangan pemerintah.

Pemuda selayaknya mengambil peran dan mulai memimpin untuk fokus bagaimana mengatasi masalah demi masalah yang ada di hadapan. Bangsa ini harus diselamatkan, dengan menyelamatkan generasi sebagai prasyarat untuk keberlangsungan Indonesia masa depan. [Penulis adalah : pemerhati masalah kepemudaan]

Menpora Adiyaksa Dault Buka Rakerda II KNPI Sulteng

2006-07-18T04:30:00.000+08:00

Palu | 03/05/ 06| Menpora Adiyaksa Dault, memberikan sambutannya pada RAKERDA II KNPI Sulawesi Tengah yang digelar di Convention Hall Silae Beach Palu tanggal 13 April 2006. Pada kesempatan itu, hadir Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju, Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf, serta sejumlah Pemuda, Organisasi Kepemudaan KNPI di daerah ini....

Menpora Adiyaksa Dault Buka Rakerda II KNPI Sulteng

Palu | 03/05/ 06| Menpora Adiyaksa Dault, memberikan sambutannya pada RAKERDA II KNPI Sulawesi Tengah yang digelar di Convention Hall Silae Beach Palu tanggal 13 April 2006. Pada kesempatan itu, hadir Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju, Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf, serta sejumlah Pemuda, Organisasi Kepemudaan KNPI di daerah ini.

Menurut Menpora Adiyaksa Dault, menjadi seorang pemimpin agar disukai dan dicintai oleh rakyatnya, tentunya mempunyai kepribadian yang dapat dicontoh dan menjadi panutan. Bukan dilayani melainkan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya seperti dikutip Menpora dalam Sila Keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pada kesempatan tersebut Menpora meminta kepada seluruh pemuda, khususnya pemuda di Sulawesi Tengah, untuk terus berupaya meningkatkan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusianya bukan hanya menjadi penonton dalam pembangunan, melainkan diharapkan menjadi pelaku-pelaku yang profesional dan bertanggungjawab untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kata Menpora Adiyaksa Dault sudah saatnya diera reformasi ini, generasi muda KNPI ambil alih estafet kepemimpinan. Untuk itulah

pemuda dituntut terus berupaya meningkatkan kualitasnya. Sementara itu Ketua Umum DPP KNPI Hasanudin Yusuf dan Ketua DPD KNPI Sulawesi Tengah Hardi D.Yambas sama mengharapkan kepada semua elemen masyarakat khususnya Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Gubernur / Wakil Gubernur HB. Paliudju dan Achmad Yahya, yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu untuk segera melakukan perubahan yang fundamental mewujudkan komitmenya memperbaiki semua ketimpangan yang terjadi dan menyebabkan nasib rakyat sangat terpuruk sejumlah persoalan krusial melilit daerah ini mulai dari masalah kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, teror dan kekerasan, keterbatasan infrastruktur, maupun suprastruktur ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat, praktek korupsi yang sudah mendarah daging, serta masalah pengangguran yang tak pernah terselesaikan.

Menurut Ketua Umum DPP KNPI Hasanudin Yusuf dan Ketua DPD KNPI Sulawesi Tengah Hardi D. Yambas, mata rantai kebijakan pembangunan yang korup, yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat harus kita putus dan menggantinya dengan model pembangunan yang partisipatif, yang menghargai hak-hak hidup rakyat.

Dalam kaitan itu, sangat penting bagi seluruh masyarakat khususnya kalangan generasi muda didaerah ini untuk menjadi sharing partner yang kuat bagi pemerintahan H.B. Paliudju - Achmad Yahya untuk melaksanakan visi misinya yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, damai, aman dan demokratis yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dimintakan juga, dalam menjalankan pemerintahannya Gubernur H.B. Paliudju dan Wakil Gubernur Achmad Yahya harus bisa mengakomodir semua kepentingan dan golongan masyarakat secara adil dan proporsional. Sementara itu Gubernur HB. Paliudju saat membuka Rakerda KNPI Sulawesi Tengah mengajak kepada semua masyarakat khusunya generasi muda untuk berpartisipasi bersama membangun daerah Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik dan maju.

Rakerda berlangsung selama tiga hari tanggal 13 s/d 15 April 2006, diikuti 250 orang peserta, dari Pengurus DPD KNPI Sulawesi Tengah, DPD Kab/Kota, OKP, MPI, OSIS, LSM bertujuan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya kepengurusan DPD KNPI Sulawesi Tengah dalam rentang waktu kepengurusan 2004-2007, menciptakan program dan kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Stakeholders untuk mensukseskan program pembangunan di Sulawesi Tengah. [infokom]

Gubernur Mencanangkan Penanaman 250.000 Pohon Kakao Pada HUT KNPI Di Kasimbar

2006-07-18T04:13:00.000+08:00

Parigi Moutong | 27/7/05 |Aminuddin Ponulele bersama Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Helmy D. Yambas dan Bupati Parigi Moutong, PTH Walikota Palu Arifin H. Lolo, Camat Kasimbar Olumsyah Suhana serta Ketua KNPI Propinsi Sulawesi Tengah Hardy D. Yambas...

Parigi Moutong | 27/7/05 |Aminuddin Ponulele bersama Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Helmy D. Yambas dan Bupati Parigi Moutong, PTH Walikota Palu Arifin H. Lolo, Camat Kasimbar Olumsyah Suhana serta Ketua KNPI Propinsi Sulawesi Tengah Hardy D. Yambas, menyerahkan secara simbolis bibit kakao kepada para pemuda Kecamatan Kasimbar sebanyak 25.000 pohon per-daerah.

Pada saat itu Gubernur menyampaikan kegaiatan ini merupakan sebagai bentuk pemberdayaan potensi lokal daerah.... [Infokom]

KNPI Gelar Aksi Simpatik

2006-07-18T04:07:00.000+08:00

AKSI simpatik bukan hanya dominasi para cawali. KNPI Kota Palu juga menggelar aksi yang sama dengan maksud memberikan pesan moral kepada cawali dan warga kota untuk melaksanakan pilwali secara damai.

‘’Kita ingin memberi spirit moral kepada para cawali dan warga kota, agar pemilihan walikota harus berlangsung dalam semangat kekeluargaan jauh dari kesan rivalitas,’’ jelas Ketua KNPI Kota Palu Idhamsyah Tompo di sekretariat KNPI Kota Palu kemarin.

Dengan didampingi sejumlah wanita-wanita cantik, Idham tampak sangat bersemangat membagi-bagikan bunga kepada pengguna jalan. Mulai dari pejalan kaki maupun pengendara motor dan mobil. ..... [sumber : radar sulteng | Sabtu, 23 Juli 2005]

Hardy Yambas Menang Mutlak

2006-07-18T03:48:00.000+08:00

Pimpin KNPI Dengan 50 Dari 64 Suara
Palu- Hardy Yambas akhirnya terpilih sebagai ketua DPD KNPI Sulteng periode 2004-2007 melalui pemilihan langsung di Restoran Silae Beach sore kemarin (22/12)

Hardy Yambas Menang Mutlak
Pimpin KNPI Dengan 50 Dari 64 Suara
PALU- Hardy Yambas akhirnya terpilih sebagai ketua DPD KNPI Sulteng periode 2004-2007 melalui pemilihan langsung di Restoran Silae Beach sore kemarin (22/12). Hardy mutlak setelah meraih 50 dari 64 suara yang diperebutkan. Dia menyikirkan dua kandidat lainnya masing-masing Sahriar A Lamakampali yang hanya meraih 8 suara dan Syaifullah Lamato dengan 4 suara.
Satu suara abstain dan satu suara lainnya dinyatakan batal. Sesuai tata tertib (tatib) pemilihan bisa dilakukan dua putaran bila minimal dua kandidat mampu meraih minimal 20 persen atau 13 suara. Namun karena hanya Hardy yang mampu meraih lebih dari 20 persen suara maka pemilihan putaran kedua tidak dilakukan lagi dan Hardy Yambas terpilih secara aklamasi. ....[Sumber : Radar sulteng Kamis, 23 Desember 2004]

KNPI Turunkan Dai Ke Pelosok Terpencil

2006-07-18T03:12:00.000+08:00

Permantap Dasar-Dasar Agama

Donggala| Dijadwalkan sore hari ini (18/10), Bupati Donggala H Adam Ardjad Lamarauna akan melaksanakan buka puasa bersama dengan jajaran KNPI Donggala, OKP, legislatif, eksekutif, dan kaum duafa di wilayah Kecamatan Banawa seperti tukang becak dan buruh.

Acara yang di pusatkan di masjid Agung Banawa tersebut sekaligus dirangkai dengan tarwih bersama dan pelepasan rombongan tim safari Ramadhan KNPI kerjasama dengan Forum Kreativitas Mahasiswa Fakultas Agama Islam Unisa Palu..... [sumber : radar sulteng | Senin, 26 Juli 2004]

Hak Atlet Tidak Akan Diterlantarkan

2006-07-18T02:40:00.000+08:00

Soal Honor Atlet Pra PON Sepaktakraw

Palu|Sekretaris Umum Pengda Persetasi Sulteng Hardy D Yambas mengaku, belum tahu persis apakah pembayaran honor atlet pra PON sepaktakraw Sulteng sudah dibayar atau belum. Namun setahu dia (Hardy,red), honor semua atlet termasuk pelatih tersebut sudah disalurkan (dibayar) ke masing-masing atlet....[ sumber : radar sulteng | Kamis, 6 November 2003]

KNPI Teken MoU Pengawasan Distribusi Raskin

2006-07-18T01:59:00.000+08:00

Hardy : Ini Upaya Perbaikan Peran KNPI

Palu- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saat ini benar-benar bekerja keras untuk meminimalisir image publik tentang dugaan telah digunakannya lembaga itu sebagai gerbong atau batu loncatan pemuda agar dekat dengan kekuasaan.

Lahirnya opini publik yang miring tentang KNPI tersebut, sudah tertanam sejak organisasi kepemudaan itu bermesraan dengan kekuasaan Orde Baru. Bahkan kerap kali, KNPI terjun dalam setiap suksesi kepala daerah. Karena itulah, menurut Plt Ketua DPD KNPI Sulteng Hardy Yambas, Studi Pembangunan dan Pemuda Indonesia (SP2I) Regional Sulawesi, Kamis (25/9) lalu di Palu, merupakan salah satu bentuk kongkret KNPI meminimalisir opini publik yang buruk itu.

"Makanya, salah satu hasil rekomendasi dari SP2I tersebut adalah menghasilkan kader pemuda ke depan yang dapat menjawab tantangan pembangunan regional maupun lokal," papar Hardy .... [sumber : radar sulteng | Jumat, 3 Oktober 2003]

:: Ramai-Ramai Ke Kongres KNPI ::

2005-12-18T22:10:00.000+08:00

18 | Desember | 2005

Ke kongres KNPI? Siapa yang tidak mau. Apalagi kalau semua fasilitas ditanggung. Seperti diketahui tanggal 19-21 Desember mendatang memang akan dilaksanakan kongres KNPI di Jakarta.

Ramai-Ramai Ke Kongres KNPI

18 | Desember | 2005
Ramai-Ramai Ke Kongres KNPI
Ke kongres KNPI? Siapa yang tidak mau. Apalagi kalau semua fasilitas ditanggung. Seperti diketahui tanggal 19-21 Desember mendatang memang akan dilaksanakan kongres KNPI di Jakarta.

Seperti priode-priode sebelumnya minat dari para aktivis KNPI untuk mengikutinya sangat tinggi. Tidak heran KNPI setiap daerah akan mengirim delegasinya dalam jumlah yang besar. Sebagai gambaran KNPI Sulteng telah memutuskan akan mengirim peserta lebih dari 70 orang. Ini tidak termasuk yang dikirim oleh pengurus di kabupaten dan kota. Bila ditambah dengan peserta dari kabupaten/kota tersebut pasti jumlahnya ratusan.

Konsekuensinya biaya yang digunakan pasti sangat besar. Cobalah dihitung biayanya. Ongkos transportasi pesawat Palu-Jakarta sekitar 1,2 juta. Dengan asumsi yang berangkat sekitar 70 orang berarti ongkos transportasi sekitar 84 juta, PP sekitar 168 juta. Itu baru ongkos transportasi. Dari mana uang tersebut? Tentu yang paling besar dari sumbangan pemerintah walaupun mungkin ada sejumlah individu yang menyumbang.

Terlepas dari itu, bagi ukuran sejumlah OKP dana sejumlah itu tentu sangat besar. Bila ada OKP yang protes pada pemerintah tentunya sangat beralasan. Betapa tidak, pemerintah dengan mudahnya memberikan sumbangan dana yang begitu besar pada KNPI. Sementara disisi lain OKP dengan segala kegiatannya sangat susah mendapatkan dana sebesar itu. Pada hal antara OKP dan KNPI adalah mitra yang sejajar.

Seharusnya yang lebih diprioritaskan untuk memperoleh dana pembinaan dari pemerintah adalah OKP karena OKPlah yang sebenarnya melakukan perkaderan generasi muda. Klaim KNPI sebagai laboratorium kader adalah tidak berdasar. Memang ada semacam perkaderan seperti studi regional atau lainnya, tapi itu tidak seketat yang dilakukan organisasi kemahasiswaan. Yang dirasakan KNPI lebih banyak melakukan intrik politik.

Sekarang coba kita bandingkan dengan biaya pelaksanaan Latihan Kader 1 (Basic Traning) HMI. Untuk HMI cabang Palu, setiap LK I dibutuhkan dana rata-rata sebesar 1,5 juta untuk 30 orang peserta. Andaikan dana sebanyak 168 juta dikonversi pada LK 1 maka berarti HMI mampu melasanakan perkaderan sebanyak 112 kali yang berarti juga sebanyak 3360 orang kader baru direkrut.

Selanjutnya bandingkan dengan efektivitas kegiatannya. Berdasarkan pengalaman mengikuti perhelatan organisasi semacam kongres, para perserta kebanyakan tidak serius dalam mengikuti setiap sesi acara. Mereka lebih banyak jalan-jalan atau sekedar ngobrol dengan sesama aktivis di luar. Maka tidak heran bila ruangan persidangan menjadi kosong karena sibuk dengan lobi-lobi di restoran-restoran dan hotel-hotel mewah.

Yang menjadi pusat perhatian selama kongres adalah pemilihan ketua umum. Kandidat ketua umum masing-masing berusaha menyediakan fasilitas yang terbaik bagi para peserta. Ini dimaksudkan untuk menarik simpati agar delegasi bersedia memilihnya. Bukan hanya itu sudah lazim apabila setiap kandidat menyediakan sejumlah dana transportasi bagi para peserta. Sekalipun pada esensinya jelas sebagai money politik namun untuk memperhalus penyebutan dana ini tidak disebut sebagai money politik tapi cost politik Bahkan tidak jarang kandidat ketua umum menyediakan preman untuk menekan peserta.

Dari sini dapat dinilai bahwa forum kongres tidak bisa diharapkan menjadi ajang pendidikan politik pemuda yang beradab. Karena tidak jarang para peserta menggunakan cara-cara politik primitif dengan menghalalkan segala macam cara seperti intimidasi, money politik dan sebagainya. Pilihan politik bukan atas dasar visi yang cerdas tapi atas faktor-faktor yang sifatnya primordial dan materi. Dengan sendirinya peserta yang ikut tidak memperoleh nilai tambah. Justru para peserta hanya melampiaskan syahwat politiknya dan syahwat lain yang jauh dari idealisme pemuda.

Hal tersebut berlawanan secara diametral dengan Latihan Kader HMI. Para peserta degembleng selama khusus selama 5 hari. Kepadanya diberikan materi-materi yang bertumpu pada 3 aspek yakni, afektif, kognitif dan psikomotorik. Intinya adalah menanamkam proses ideologisasi terhadap kader.

Sejauh ini HMI sukses melakukan itu. Bahkan bisa dikatakan organisasi sipil yang paling sukses melakukan ideologisasi adalah HMI. Buktinya bisa dilihat dari alumninya. Walaupun spektrum ideologi alumni HMI sangat luas dan beragam, ada radikal, fundamentalis, moderat bahkan pada sisi-sisi tertentu sangat liberal dan sekuler namun semua masih tetap mengaku sebagai alumni HMI.

Sebenarnya ada contoh penggunaan dana yang sangat efektif dari seorang aktivis pada zamannya. Almarhum Nurcholish Madjid pada waktu menjabat ketua umum PB HMI pernah diundang berkunjung ke Amerika Serikat. Dia diundang karena Duta besar Amerika Serikat menjuluki HMI pada saat itu sebagai the most powerfull student organisation in Indonesia. Disamping itu pemerintah Amerika ingin memperlihatkan kepada Nurcholish Madjid apa yang menjadi sasaran kebenciannya selama ini.

Pada kunjungan tersebut segala biaya ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah kunjungannya Amerika selesai dia melanjutkan ke negara-negara Timur Tengah. Biaya kunjungannya ini diperoleh dari sisa dari biaya kunjungan ke Amerika Serikat. Di Timur Tengah dia berhasil berdialog dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam.

Fakta-fakta yang dijumpainya di Timur Tengah itulah yang berhasil mempengaruhi pemikiran keislamannya kemudian. Sepulangnya di Indonesia, dia kemudian menuliskannya dalam sebuah paper. Pada saat Kongres Malang, paper ini-setelah disempurnakan-berhasil ditetapkan menjadi dokumen organisasi yang paling penting di HMI. Itulah yang dikenal sebagai Nilai Dasar Perjuangan atau Nilai Identitas Kader (NDP/NIK). NDP kemudian menjadi semacam doktrin ideologi HMI sampai saat ini.

Bila para aktivis KNPI dalam setiap keikutsertannya dalam forum semacam kongres bila berhasil membawa pulang pikiran-pikiran baru, tentu sangat baik. Baik bagi dirinya maupun baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Sayang sekali belum ada yang dedikasi demikian. Bahkan sebaliknya kebanyakan peserta hanya meninggalkan cerita kemewahan hotel yang menjadi tempat menginapnya atau cerita restauran tempat makan yang mewah bersama para kandidat.

Tentu membandingkan kongres dengan Basic Traning HMI adalah suatu hal yang tidak memadai. Karena bagaimanapun forum kongres merupakan pusat interaksi politik tertinggi secara nasional ditingkat kepemudaan. Dalam hal ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang program OKP yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Jelasnya saya ingin mengatakan untuk apa mengirim delegasi peserta sebanyak itu kalau hanya dijadikan sebagai ajang kunjungan wisata ke Jakarta.

Tentu masih banyak program yang sama dari organisasi lain yang serupa sehingga perlu mendapat prioritas bantuan. HMI saya jadikan contoh karena kebetulan saya mengenal betul organisasi ini.
Jangan sampai KNPI dituduh seperti para pejabat pemerintah dan legislatif yang gemar melakukan studi banding yang hanya dipergunakan sebagai ajang kunjungan wisata. Bila demikian halnya, pemuda hasil didikan KNPI tidak bisa diharapkan sebagai creative minority.Wallahu A'lam. salehawal

:: Hardy, KNPI, dan Sepercik Asa ::

2004-12-24T04:21:00.000+08:00

Editorial Radar Sulteng , 24 | 12 | 04

Hardy, KNPI, Dan Sepercik Asa

Hardy D. Yambas SH, bukanlah nama asing di telinga masyarakat Sulawesi Tengah karena kiprahnya di dunia kepemudaan sudah tak perlu diragukan. Tidak jelas, apakah ini terkait dengan darah organisatoris yang mengalir dalam tubuh kakandanya, H Helmy D Yambas? Yang pasti, kedua anak negeri yang pengabdiannya tak perlu disangsikan ini, sudah amat pantas bila terus tampil di panggung pengabdian.

Jatuhnya pilihan para pemilik hak suara dalam tubuh KNPI Sulawesi Tengah di atas pundak Hardy D Yambas, sudah sejalan dengan harapan masyarakat dan harapan jajaran KNPI ke depan. Apa yang telah dipersembahkan oleh Hj Nourmawati Dewi Bantilan SE, Ketua KNPI sebelumnya, memang sudah terasa. Namun demikian, karena dinamika begitu deras, yang disertai dengan asa-asa yang menggelinding, maka kepemimpinan Hardy Yambas SH dituntut lebih gesit, cerdas, dan tentu saja bersahaja.

Jauhkan pendekatan yang bernuansa "mentang-mentang" agar rasa cinta masyarakat dan jajaran KNPI, bisa semakin mengental. Suara boleh lantang, tetapi hati sarat dengan cinta. Pernyataan bisa tegas, tetapi perasaan tetap harus berkelembutan. Hanya dengan perangai seperti itu, kepemimpinan Hardy Yambas dalam mengendalikan KNPI bakal berbuah "kesejukan". Masyarakat cinta karena kepemimpinan, jajaran KNPI cinta karena kepiawaian. Dan bukti kecintaan itu, karena besarnya pengharapan.

Tentu saja tidak bisa mengharapkan dukungan 100 persen dari masyarakat dan jajaran KNPI sendiri, tetapi bagi Hardy Yambas, harus yakin dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Dengan kesadaran itu, perhatian yang berdimensi partisipatif dari semua pihak bakal tetap menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Jangan ada perasaan split yang justru dapat merugikan KNPI dari banyak sisi dan kepentingan. Hardy Yambas diyakini memiliki kemampuan metodik yang dapat memahami setiap dinamika yang distimulus olehnya.

Dengan demikian, bila dalam perjalanan kepemimpinan Hardy D Yambas terlahir sepercik ketergoresan pihak-pihak tertentu, bagi Hardy itu adalah pesan, sekaligus harapan agar Ia mau memahami, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip berkebenaran dalam organisasi sebesar KNPI.
Tugas KNPI ke depan, memang bukan semakin ringan. Beratnya tantangan yang bakal menghalaunya, bukan dari luar tetapi dari dalam sendiri, terutama ketergodaan atas berbagai "bau harum" di sekitarnya, termasuk sumber bau yang dapat menyudutkan eksistensi KNPI, plus kepercayaan Hardy Yambas sendiri.

Masyarakat percaya, bahwa KNPI dalam kapasitasnya sebagai institusi, memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan, dan dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembinaan kader dan kepemudaan, KNPI harus berkemampuan taktis dalam memahami keberimbangan kepentingan. Tak terkecuali kepentingan KNPI dan kepentingan non-KNPI. Tarikan yang tak proporsional, dapat mendorong tumbuhnya diskonstruktif, sebagai resonansi pengabaian kepentingan yang lebih besar ketimbang KNPI itu sendiri. Tanggung jawab professional Bung Hardy D Yambas, terikat pada simpul kedua kepentingan. Opsi yang ada, bila keliru dalam memilihnya, KNPI ke depan, akan ternodai, kendatipun tetap akan dicinta oleh masyarakat. Hanya dengan kearifan dan kebersahajaan Hardy dan seluruh kabinetnya, KNPI tetap terdepan dari sisi pengharapan.

Hardy, Anda boleh merasa lelah, tetapi lelah karena pengabdian, tidak akan jauh mendapatkan obat penawarnya. Di tangan masyarakat akan terlahir pujian dan kekaguman bagi sosok generasi muda bernama Hardy D Yambas. Percayalah, kepercayaan yang kuat dari kalangan dalam KNPI akan memberi nilai indikatif, betapa Hardy D Yambas memang harapan bangsa dan harapan generasi muda di daerah ini.

Sukses Bung! Anda akan menjadi pilar dalam pengabdian di segala lini dan tatanan berkehidupan, Insya Allah. Dan, jangan lupa atas sepercik asa di sekitarnya. [Tajuk Rencana Radar Sulteng Jumat, 24 Desember 2004]

:: Musda KNPI Sulteng, Adakah Yang Baru? ::

2004-12-21T03:36:00.000+08:00

Oleh: M. Amier Arham*

Kelahiran KNPI tiga puluh tahun yang lampu sedikit banyaknya telah memberikan sumbangsih yang berarti terhadap negara. Kader-kader KNPI sudah banyak yang sukses dalam bidangnya masing-masing, Diketemukan sebagian besar kepala daerah di Indonesia pernah "menyelam" di KNPI. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kader-kader KNPI. Namun demikian tidak bisa dilupakan, pada masa lalu KNPI dibentuk sebagai bagian strategi Orde Baru untuk merangkul kaum muda dalam "mensukseskan" pembangunan. KNPI dijadikan sebagai wadah tunggal berhimpun bagi kaum muda, perlahan tapi pasti eksistensi KNPI jadi satu kesatuan rezimentasi kekuasaan....

Berita Opini
Selasa, 21 Desember 2004
Musda KNPI Sulteng, Adakah Yang Baru?
Oleh: M. Amier Arham*

Kelahiran KNPI tiga puluh tahun yang lampu sedikit banyaknya telah memberikan sumbangsih yang berarti terhadap negara. Kader-kader KNPI sudah banyak yang sukses dalam bidangnya masing-masing, Diketemukan sebagian besar kepala daerah di Indonesia pernah "menyelam" di KNPI. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kader-kader KNPI. Namun demikian tidak bisa dilupakan, pada masa lalu KNPI dibentuk sebagai bagian strategi Orde Baru untuk merangkul kaum muda dalam "mensukseskan" pembangunan. KNPI dijadikan sebagai wadah tunggal berhimpun bagi kaum muda, perlahan tapi pasti eksistensi KNPI jadi satu kesatuan rezimentasi kekuasaan.

Faktanya, siapapun yang akan menjadi Ketua KNPI harus direstui (tepatnya didukung) oleh pemerintah. Jangan pernah berharap menjadi Ketua KNPI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bila tidak mendapatkan restu dari "pembina politik". Maka tidak heran, setiap ada suksesi KNPI di tingkat manapun kepanjangan tangan penguasa kerap hadir di arena. Artinya pemimpin yang muncul dan dihasilkan KNPI tidak jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan, atau bahkan "titisan" atau "trah" dari sang penguasa. Meskipun pada dasarnya KNPI menjadi "kawah candradimuka" kepemimpinan anak muda Indonesia, sekaligus KNPI menjadi batu loncatan untuk memperkuat posisinya kedalam lingkaran kekuasaan. KNPI menjadi wadah yang sangat ampuh digunakan untuk mendekati pemerintah. Tetapi pada saat yang bersamaan "elang vital" kepemudaan, kritis dan progresif menjadi tumpul. Tidak jarang KNPI menjadi wakil (humas) pemerintah di bidang kepemudaan.

Menghadapi Musda KNPI Sulteng yang akan berlangsung pekan ini, hendaknya dalam menjaring calon-calon ketua lebih mengedepankan aksepabilitas. Independensi organisasi menjadi bagian yang penting untuk ditegakkan, KNPI menjadi wajah "Indonesia Mini", semua unsur OKP terakomodir secara strurktural dan kultural. Akomadasi struktural tidak terlalu mengedepankan faktor politik, akomodasi kultural senantiasa KNPI memiliki responsibility yang tinggi terhadap beberapa peristiwa yang menimpa masyarakat Palu dan Poso, pengeboman dan penembakan di rumah-rumah ibadah.

Beberapa rentetan peristiwa yang mengarah pada pergesekan konflik agama, dalam pengamatan saya selama ini, responsibiltasnya OKP-OKP dan KNPI sangat rendah. Belum lagi isu-isu nasional seperti duka pilu TKI yang bermasalah di luar negeri, dan tidak menutup kemungkinan sebagian mereka adalah warga Sulteng. Tingkat pengangguran yang makin tinggi sebagian besar didalamnya anak muda produktif, OKP dan KNPI belum (tidak) memberikan solusi alternatif. Oleh sebab itu, Musda KNPI Sulteng kali ini tidak sekedar ramai memperdebatkan kandidat-kandidat, akan tetapi "keramaian" argumentasi beberapa pokok-pokok pikiran tak kalah pentingnya.

Program-program kerja KNPI Sulteng kedepan lebih bersifat "membumi", sedapat mungkin menghindari program kerja yang bersifat normatif yang absurd untuk diimplementasikan. Masalah mendasar yang dihadapi oleh sebagian besar organisasi kepemudaan, tidak terkecuali KNPI peran dan eksistensiya hanya nampak pada saat ada suksesi. Oleh sebab itu, hendaknya dalam Musda KNPI Sulteng kali ini mencoba mencari formulsasi yang tepat (menemukan hal-hal yang baru), agar eksistensi KNPI betul-betul nyata keberadaannya dan perannya dirasakan oleh masyarakat luas.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh KNPI, secara ekonomi para pengurusnya sudah mapan, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah cukup memadai seperti Graha Pemuda. Bukan mimpi, jika suatu saat Graha Pemuda KNPI Sulteng yang ada di daerah Tondo dapat difungsikan sebagai sarana lembaga pelatihan, pendidikan dan kursus yang berorientasi profesional, dengan segmen sasarannya para mahasiswa Untad dan Unismuh yang banyak bermukim atau beraktifitas di wilayah itu. Jika program-program yang "membumi" seperti itu dilakukan oleh KNPI Sulteng kedepan, hal itu berarti sudah menjalankan program yang memiliki nilai tambah ekonomis dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan SDM pemuda/mahasiswa sekaligus.

Selain itu, keberadaan Graha Pemuda yang hanya di huni oleh "Uka-uka" selama ini, baiknya difungsikan sebagai tempat atau disewakan membuka usaha produktif yang berkaitan dengan program kerja KNPI. Tidak menutup kemungkinan usaha produktif tersebut dijalankan sendiri oleh para pengurusnya sebagai usaha sampingan, atau memberdayakan yang "jobless" alias tidak ada aktifitas tetapnya di luar KNPI.

Jikapun hal itu masih dianggap sebagai program normatif, KNPI Sulteng kedepan hendaknya memperlihatkan responsifnya yang sangat tinggi terhadap isu-isu yang berkembang di daerah. Isu-isu konflik yang masih melekat di Sulteng ini masih sangat kental, baik konflik kultural seperti etnis dan agama, ataupun konflik struktural seperti konflik karena didasarkan perbedaan kepentingan politik daerah pemekaran. KNPI dapat menjadi mediator yang baik, memberikan sumbangsih pemikiran yang bersifat solutif.

Demikian juga semangat independensi diperkuat, yang menjadi sorotan internal MPI, secara organisastoris menghindarkan diri dari kecenderungan keberpihakan terhadap orsospol tertentu. Jika independensi ini tidak terjaga dengan baik, maka dikuatirkan adanya hubungan emosional organisatoris dengan beberapa tokoh-tokoh yang bermasalah dapat menumpulkan daya kritis KNPI. Apalagi akhir-akhir ini ditengarai banyak tokoh-tokoh politik tersandung dengan kasus-kasus penyimpangan keuangan, yang nota benenya pernah "mendalami manajemen kepemimpinan" di KNPI.

Tentu saja beberapa agenda yang penting dapat dirumuskan dalam arena Musda tersebut, akan tetapi para pemuda yang masih "merindukan" KNPI, pada intinya mengharapkan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak. Menghasilkan rekomendasi yang cerdas dan bernas dalam mendukung program pemerintahan SBY-JK dan program pemerintah daerah, serta mengapresiasi beberapa isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah, terutama dalam implementasi UU Otonomi Daerah yang baru.

Mendukung dan mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip good coorporate governance dan menjalankan clean government, agar kasus-kasus korupsi tidak merajalela di "Bumi Tadulako". Jika peran-peran ini dijalankan dengan baik oleh KNPI, maka keberadaannya senantiasa dirindukan oleh banyak pihak, "sikap apriori" yang sayup-sayup akan lenyap ditelan zaman. Semoga!!!

:: Hentikan Provokasi Di Masyarakat ::

2004-10-27T18:18:00.000+08:00

Rabu , 27 Oktober 2004

PALU - Aksi yang dilakukan oleh KNPI Donggala di kantor Harian Radar Sulteng kemarin mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Tadi malam redaksi menerima surat dukungan dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Laskar Mahasiswa Sulawesi Tengah (LMST), Yayasan pendidikan Rakyat (YPR) dan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK -PRD Kota Palu)...

Hentikan Provokasi Di Masyarakat
Rabu , 27 Oktober 2004

PALU - Aksi yang dilakukan oleh KNPI Donggala di kantor Harian Radar Sulteng kemarin mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Tadi malam redaksi menerima surat dukungan dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Laskar Mahasiswa Sulawesi Tengah (LMST), Yayasan pendidikan Rakyat (YPR) dan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK -PRD Kota Palu).

Dukungan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dalam bentuk siaran persnya memandang bahwa pemberitaan harian koran ini tentang dugaan korupsi di DPRD Donggala, masih sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. ''Prinsip keberimbangan pemberitaan (cover Both side) sangat jelas terlihat dalam pemberitaan-pemberitaan harian Radar Sulteng khususnya dalam pemberitaan soal kasus tersebut,'' tulis YTM.

Sementara Laskar Mahasiswa Sulawesi Tengah (LMST), dalam salah satu poin pernyataan sikapnya mengharapkan Ridwan Cs untuk menghentikan provokasi di masyarakat. LMST menyayangkan Ridwan yang bersikap dualisme, disatu sisi menyatakan siap diperiksa, disisi lain mencoba bermain dibawah tanah dengan melakukan mobilisasi kekuatan massa untuk mempresur pihak Kejati Sulteng.

Direktur Operasional YTM Moh Hamid SAg menilai, aksi protes yang dilakukan oleh KNPI Donggala ke Kantor Harian Radar Sulteng merupakan bentuk lain dari intimidasi dan teror terhadap media massa. Cara semacam ini menurutnya, merupakan ancaman bagi kebebasan pers dan masa depan demokrasi. Karena itu bagi yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers hendaknya menggunakan mekanisme dan prosedur baku yakni menggunakan hak jawab dan pengaduan kepihak berwajib.

Hamdin mensinyalir, demo yang dilakukan ada kecenderungan untuk mengalihkan isu dugaan korupsi DPRD Donggala dengan melakukan kriminalisasi kepada pihak lain yang melakukan pengawasan sosial terhadap lembaga publik (DPRD Donggala). Praktik semacam ini menurutnya, sebagai bagian dari politik kotor yang bermaksud untuk menghalang-halangi usaha menegakan pemerintah yang bersih.
Untuk itu, pihaknya menyerukan kepada semua elemen masyarakat, Buruh petani, Mahasiswa dan Ornop untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap Harian Radar Sulteng. Hal senada juga disampaikan Laskar Mahasiswa Sulawesi Tengah (LMST). Siaran pers yang ditandatangani juru bicara LMST Andi
Ariel Pattalau, sangat menyayangkan sikap yang tunjukan oleh KNPI Kabupaten Donggala dengan meminta Kejati agar menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi. Untuk itu, LMST mengajak OKP dan LSM yang selama ini concern mengkampanyekan pemerintahan yang bersih, untuk merapatkan barisan dan terus melakukan kampanye anti politisi busuk yang disinyalir banyak berkeliaran dan menduduki berbagai jabatan strategis baik di legislatif maupun di eksekutif.

Yayasan pendidikan Rakyat (YPR) dan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK -PRD Kota Palu) dalam siaran persnya juga menyayangkan sikap Status Quo yang ditunjukan KNPI Donggala. Sikap itu adalah kontra produktif dan langkah mundur dari
sebuah organisasi pemuda yang mengklaim diri sebagai organisai besar dan telah tampil dengan paradigma baru.

Kedua lembaga ini mengajak berbagai elemen yang pro perubahan untuk bersama-sama mengecam sikap KNPI Donggala yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Donggala. Sebab, kalau hal ini dibiarkan akan membahayakan proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini.

Pihaknya menganggap KNPI Donggala sebagai musuh bersama yang patut dan wajib diperangi secara bersama-sama pula. Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sulteng Yunan Lampasio juga ikut mengutuk KNPI Donggala. Kepada Radar Sulteng Yunan yang juga anggota Majelis Pertimbangan Pemuda (MPP) KNPI Sulteng itu mengatakan, mestinya KNPI Donggala tidak bertindak gegabah Pasalnya konteks kasus tersebut bukan delik aduan.

Ia mengatakan, biarlah proses hukum yang sedang berjalan, bahkan jaksa maupun pemberitaan media massa masih mendudukan masalah ini pada azas praduga tak bersalah. Mestinya kalau KNPI Donggala mengaku respek dengan kasus yang menimpa anggota dewan yang terhormat itu, KNPI bisa menyediakan lawyer atau penasehat hukum, bukan malah melakukan tindakan yang kontraproduktif. ''Sebagai aktifis pemuda saya sangat menyesalkan tindakan adik-adik saya itu. tindakannya itu menandakan bahwa mereka tidak paham dengan proses hukum yang sedang berjalan,'' kesalnya.

Bahkan ia mengatakan dengan aksi demonstrasi yang mereka lakukan itu mengindikasikan bahwa mereka paham soal dugaan korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPRD Donggala itu. Dengan demikian maka Kejaksaan dapat memanggil KNPI Donggala sebagai saksi.(cr3/yar)

:: KNPI Donggala Terus Dikecam ::

2004-10-21T19:01:00.000+08:00

Kamis , 21 Oktober 2004

PALU - Siapa yang menanam dia yang menuai. Kata inilah pantas dialamatkan kepada KNPI Donggala dan sejumlah OKP yang meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana APBD oleh DPRD Donggala.....

KNPI Donggala Terus Dikecam

PALU - Siapa yang menanam dia yang menuai. Kata inilah pantas dialamatkan kepada KNPI Donggala dan sejumlah OKP yang meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana APBD oleh DPRD Donggala.

Organisasi pemuda itu terus menuai kecaman setelah aksi mereka mencuat ke publik. Kali ini yang mengecam datang dari Solidaritas Perempuan (SP) Palu, Serikat pengacara Indonesia (SPI) Sulteng dan kalangan buruh (SPSI Sulteng) yang diwakili ketuanya H Hasan Latjambo.

Sebelumnya kecaman juga dilancarkan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Sulteng Irwan Alamsyah, Wakil Sekretaris DPD KNPI Sulteng Iwan Kobaa SSos, praktisi hukum Ermas Cintawan SH serta akademisi dari Untad H Zainal Mangitung.

Ketua BEK-SP Palu Jernawati menilai, apa yang dilakukan KNPI Donggala-OKP merupakan tindakan yang tidak memberikan pendidikan politik dan tidak membangun kesadaran bagi rakyat dalam mengawasi lembaga-lembaga negara. ''Bahkan kami menilai tindakan itu yang secara eksplisit menuntut penghentian pengusutan dugaan kasus korupsi, membuat KNPI Donggala-OKP diragukan eksistensi dan kredibilitasnya dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah,'' kata Jernawati melalui siaran persnya yang diterima koran ini, kemarin.

Tindakan tersebut, menurutnya, justru bertolak belakang dengan semangat rakyat yang saat ini sangat mengharapkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang bersih. Tindakan KNPI Donggala-OKP menjadi malapetaka dalam penegakan hukum di Sulawesi Tengah. Seharusnya KNPI Donggala-OKP mendorong dan membantu aparat penegak hukum termasuk membangun kesadaran rakyat untuk mengawasi dan mengontrol kasus ini hingga tuntas.

''Berikanlah kepercayaan dan dukungan moril kepada aparat penegak hukum baik penyidik maupun lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi anggota DPRD Donggala. Bila memang tidak terbukti terlibat masyarakat pasti akan lebih jelas melihat kapabilitas seorang anggota dewan. Yang lebih penting menurut kami adalah laksanakan dulu proses hukumnya dari penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan,'' jelasnya.

Menanggapi pernyataan KNPI Donggala-OKP bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi merupakan pembunuhan karakter, menurut Jernawati, tidaklah mendasar dan sangat berlebihan karena tendensi politiknya lebih dominan. Seharusnya, KNPI Donggala-OKP tampil sebagai kekuatan yang murni untuk membela kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh reformasi. ''Kami justru mempertanyakan apa kepentingan dari KNPI Donggala dan OKP meminta pemberhentian penyidikan. Anggota DPRD yang diduga terlibat-lah yang seharusnya mengajukan bukti-bukti bahwa mereka tidak terlibat dan mengajukan penghentian penyelidikan,'' tegasnya.

Solidaritas Perempuan Palu berharap Kejaksaan tidak perlu ragu dan takut atas setiap tekanan dari pihak manapun karena cita-cita membangun lembaga negara yang bersih merupakan cita-cita dari setiap warga negara. Kalau Kejaksaan Sumbar, Sultra, dll sudah memulai mengapa Kejaksaan Sulteng harus ragu. Solidaritas Perempuan Palu mendukung upaya Kejaksaan dalam melakukan upaya penegakan hukum di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sulteng juga ikut mengecam tindakan KNPI Donggala. Ketua SPI Sulteng Sahrul SH mengatakan, apa yang dilakukan KNPI Donggala bersama beberapa OKP dan LSM tersebut merupakan bentuk intervensi proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya KNPI bersama OKP dan LSM itu tidak punya kapasitas untuk menyatakan orang melakukan korupsi atau tidak. Yang berhak itu adalah pengadilan. "Mereka meminta agar penyidikan kasus itu dihentikan. Itu artinya mereka menilai tidak ada korupsi di DPRD Donggala. Yang menentukan ada tidaknya korupsi tersebut adalah pengadilan bukan mereka," ujar Sahrul kepada koran ini kemarin.

Karena itu, kata Sahrul, bila KNPI dan OKP serta LSM itu menganggap tidak terjadi korupsi biarkan proses hukum berjalan apa adanya, toh nantinya jika tidak terbukti pasti akan dibebaskan. Menurutnya yang perlu dipantau adalah proses penyidikan kasus tersebut, apakah sudah berjalan sesuai aturan atau tidak.

DUKUNG KEJATI

Secara terpisah, kalangan buruh dan pekerja di daerah ini yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulteng, mendukung langkah Kejati Sulteng dalam mengusut kasus dugaan korupsi di DPRD Donggala. ''Kami dari kelompok buruh dan pekerja menegaskan sekaligus mengharapkan agar pelaksanaan supremasi hukum perlu sekali ditegakkan di daerah ini, dan kami selalu memberikan dukungan kepada langkah kejaksaan. Buruh dan pekerja di daerah ini cukup potensi,'' tegas Ketua SPSI Sulteng Drs H Hasan Latjambo kepada koran ini, kemarin.

Hasan Latjambo adalah mantan aktivis pemuda sekaligus salah seorang pendiri KNPI di Sulteng. Berbicara sebagai seorang pendiri KNPI di Sulteng, Hasan Latjambo mengaku sangat menyesalkan tindakan KNPI Donggala. Dia yakin, para pendiri KNPI di daerah ini juga tidak sepaham dan sangat menyesali tindakan yang dipertontonkan KNPI Donggala. Dia menyebutkan beberapa pendiri KNPI itu antara lain Lukman Makmur (alm), dr M Kaleb, Drs H Murad U Nasir, Drs Tamapari Masuara, Ny Lamatige BA, Drs Irsan Tantu (alm) Drs Arsy A Pontoh, Drs Umar Yasin, Ibrahim Timumun, Salwia Labanu dan masih banyak lagi.

Semestinya, kata Hasan, KNPI Donggala mendukung supremasi hukum seperti ide dasar terbentuknya KNPI. ''Dan sangat disayangkan tindakannya malah sebaliknya. Secara langsung atau tidak langsung publik telah mengetahui bahwa KNPI telah keluar jauh dari keberadaan KNPI yang sesungguhnya,'' kata Hasan Latjambo. (aji/sya)

:: Jika Lolos, Adyaksa Orang Pertama Sulteng Jadi Menteri ::

2004-10-19T03:31:00.000+08:00

Palu - DPD KNPI Sulteng menyambut gembira terpilihnya Adyaksa Dault (mantan Ketua DPP KNPI) sebagai salah satu calon Menteri Pemuda dalam Kabinet SBY-Kalla. Plh Ketua KNPI Sulteng, Hardy D Yambas mengatakan, masuknya Adyaksa sebagai salah satu nominator menteri merupakan komitmen nyata dari pasangan SBY-Kalla untuk menyahuti tuntutan dan keinginan generasi muda dalam usaha mengembangkan profesionalisme dan kemandirian melalui hubungan kemitraan dan komunikasi yang lebih terarah dan terpadu dengan Kementrian Pemuda yang akan dibentuk oleh pemerintahan baru nanti...

Selasa ,
19 Oktober 2004
Jika Lolos, Adyaksa Orang Pertama Sulteng Jadi Menteri

Palu - DPD KNPI Sulteng menyambut gembira terpilihnya Adyaksa Dault (mantan Ketua DPP KNPI) sebagai salah satu calon Menteri Pemuda dalam Kabinet SBY-Kalla. Plh Ketua KNPI Sulteng, Hardy D Yambas mengatakan, masuknya Adyaksa sebagai salah satu nominator menteri merupakan komitmen nyata dari pasangan SBY-Kalla untuk menyahuti tuntutan dan keinginan generasi muda dalam usaha mengembangkan profesionalisme dan kemandirian melalui hubungan kemitraan dan komunikasi yang lebih terarah dan terpadu dengan Kementrian Pemuda yang akan dibentuk oleh pemerintahan baru nanti.

Namun yang lebih membanggakan lagi khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah kata Hardy, Adyaksa merupakan putra kelahiran Donggala yang telah menoreh sejarah untuk pertama kalinya bisa masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan republik ini.

"Yang juga membanggakan figure Adyaksa tidak pernah melupakan budaya dan tanah kelahirannya. Buktinya dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kalangan pemuda Sulteng, dia selalu mengklaim dirinya sebagai orang Tolare. Artinya Adyaksa mengakui bahwa dirinya lahir dan dibentuk dari penduduk asli Kaili," ujar Hardy kepada koran ini kemarin.

Hardy menambahkan DPD KNPI Sulteng menyambut gembira langkah-langkah yang telah ditempuh pasangan SBY-Kalla. Antara lain, keduanya mampu memberikan apresiasi yang sangat luas dan akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang muncul dalam masyarakat, baik menyangkut persoalan sosial, ekonomi maupun politik yang terus bermunculan. Kendati pasangan SBY-MJK belum secara resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden yang devinitif, namun dengan sangat arif dan bijaksana, keduanya menyahuti semua persoalan rakyat tersebut pada momentum yang tepat sehingga memberikan kelegaan bagi masyarakat.

Beberapa langkah kongkrit yang sangat menggembirakan itu adalah pembentukan Kementerian Pemuda, yang mana merupakan salah satu rekomendasi dari pertemuan regional KNPI se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang di pusatkan di Kota Palu Sulawesi Tengah pada Mei 2004 lalu. Pertemuan yang diikuti ratusan tokoh pemuda dari tujuh provinsi di KTI itu, menghasilkan apa yang dikenal dengan "Deklarasi Pemuda KTI" dan salah satu butir dari deklarasi itu menuntut dibentuknya Kementerian Pemuda oleh pemerintahan Indonesia baru yang dibentuk melalui pemilu 2004.(aji)

:: Kusno Dianggap 'Berbahaya' ::

2004-10-16T02:29:00.000+08:00

Track Record Buruknya Membahayakan KNPI

PALU - Keputusan Ketua DPD KNPI Sulteng Hj Nourmawati Dewi Bantilan dan Sekretaris KNPI Fadel, yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pembentukan DPD KNPI Touna, mengundang reaksi keras dari semua pengurus DPD KNPI Sulteng. Keputusan Nourmawati dan Fadel yang sekaligus menunjuk Kusno sebagai Ketua DPD KNPI Touna, menurut pengurus KNPI dianggap tidak sesuai dengan prosedur .

Sabtu , 16 Oktober 2004
Kusno Dianggap 'Berbahaya'
Track Record Buruknya Membahayakan KNPI

PALU - Keputusan Ketua DPD KNPI Sulteng Hj Nourmawati Dewi Bantilan dan Sekretaris KNPI Fadel, yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pembentukan DPD KNPI Touna, mengundang reaksi keras dari semua pengurus DPD KNPI Sulteng. Keputusan Nourmawati dan Fadel yang sekaligus menunjuk Kusno sebagai Ketua DPD KNPI Touna, menurut pengurus KNPI dianggap tidak sesuai dengan prosedur .

Kamis (14/10) kemarin saja, saat rapat pleno diperluas DPD KNPI Sulteng di ruang Rapat KONI Sulteng, masalah KNPI Touna menjadi salah satu topik pembahasan. Bahkan, kontroversi SK pengangkatan Kusno menjadi ketua KNPI Touna dibahas alot dalam rapat pleno tersebut. Tiga pengurus inti KNPI, misalnya Abdul Azis (wakil ketua), serta pengurus lainnya seperti Jhon Deker dan Erman Likuana, mempertanyakan kepada Sekretaris KNPI Fadel tentang proses pengeluaran SK KNPI Touna itu.

''Kami meminta kepada Fadel untuk menjelaskan masalah ini karena dianggap keputusan yang diambil Wati dan Fadel itu, tidak pernah di musyawarahkan, sedangkan hasil kesepakatan rapat pleno yang dilaksanakan sebanyak 2 kali memutuskan untuk memending dulu SK DPD Touna,'' tegas Jhon Deker yang juga Ketua FKAD.

Sekretaris DPD KNPI Sulteng Fadel yang turut hadir dalam rapat pleno sore itu, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bungkamnya Fadel itu mengisyaratkan bahwa keluarnya SK tersebut sangat sarat dengan kepentingan. Menurut Jhon, dipendingnya masalah DPD Touna, itu sambil menunggu fatwa dari DPP KNPI.

Sementara itu, salah seorang tokoh muda Touna yang juga masuk dalam panitia musda KNPI, Samsurijal Labatjo dengan tegas menolak SK DPD KNPI Touna yang dikeluarkan oleh Wati dan Fadel. Ijal, begitu sapaannya, mengkuatirkan diangkatnya Kusno sebagai ketua KNPI akan bisa menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud adalah akan terjadinya gontok-gontokkan antara KNPI Touna dan birokrasi karena ketidakcocokan Kusno dengan birokrasi.

''Kami masyarakat Touna menginginkan pemerintahan di Touna berjalan dengan lancar dan kami tidak ingin ada masalah di Touna hanya karena masalah tersebut,'' ujar Ijal yang hadir di rapat pleno diperluas itu sebagai salah satu panitia musyawarah daerah (Musda) DPD KNPI Sulteng. Pernyataan keras Ijal itu didukung oleh sejumlah pengurus KNPI Sulteng, yang menyayangkan dikeluarkannya SK tanpa pleno itu.

Kekuatiran Ijal itu, cukup beralasan. Pasalnya, Kusno memiliki track record buruk di Kabupaten Touna. Kusno adalah mantan camat di wilayah Touna yang bulan lalu dicopot dari jabatannya karena kasus perselingkuhan, dan sekarang ini hubungannya dengan birokrasi sedang tidak akur. ''Kami menginginkan orang yang jadi ketua KNPI Touna adalah orang yang bisa sinergi dengan pemerintah,'' kata Ijal yang ditemui usai pleno KNPI.

Hubungan tidak harmonis antara Kusno dengan Pemkab Touna itu pula yang dianggap 'berbahaya' bagi kelangsungan pemerintahan di daerah yang baru dimekarkan itu. ''Jika masih tetap Kusno yang direkomendasi sebagai ketua KNPI Touna, lebih baik Touna tidak memiliki KNPI, karena kami kuatir Kusno akan memanfaatkan jabatannya sebagai ketua KNPI untuk menghantam birokrasi, yah karena sakit hatinya itu!'' tegasnya.

Selain membahas masalah KNPI Touna, pleno diperluas itu juga membahas mengenai ditundanya Musda KNPI. Dalam faks yang dikirimkan Ketua DPD KNPI Sulteng Nourmawati Bantilan dari Jakarta mengungkapkan bahwa ditundanya Musda KNPI Sulteng disebabkan kesibukan Wati dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.

Mengenai masalah DPD KNPI Touna, Wati yang dikonfirmasi lewat ponselnya pekan lalu, membantah telah mengeluarkan SK yang menunjuk Kusno sebagai Ketua KNPI Touna, tanpa melalui pleno. SK KNPI Touna kata Wati, memang sudah diterbitkan dan sudah dikirim ke Ampana. ''Saya keluarkan keputusan tersebut setelah melalui rapat pleno yang telah berlangsung sebanyak 3 kali, tapi tidak menghasilkan yang kongkrit tentang permasalahan Touna,'' ujarnya. Menurutnya, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan surat dari KNPI Poso (kabupaten induk) dengan mengacu pada PO KNPI.(abd)

:: KNPI Bagikan Tumpeng Perdamaian ::

2004-07-26T03:16:00.000+08:00

PALU,- Momen peringatan HUT AMPI ke 34, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng yang mengklaim diri sebagai wadah berhimpun OKP itu, memanfaatkannya dengan kegiatan berisi pesan-pesan kemanusiaan.
Berita Politika
Senin , 26 Juli 2004
KNPI Bagikan Tumpeng Perdamaian

PALU,- Momen peringatan HUT AMPI ke 34, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng yang mengklaim diri sebagai wadah berhimpun OKP itu, memanfaatkannya dengan kegiatan berisi pesan-pesan kemanusiaan.

Dalam puncak peringatan HUT dan dikemas dalam acara ramah tamah KNPI dan Pemuda yang dihadiri oleh Gubernur Aminuddin Ponulele itu dibagikan tumpeng perdamaian dari Ketua KNPI Sulteng Hj Nourmawati Bantilan kepada tokoh agama masing-masing Husen Habibu (Ketua PWNU) dan Pdt Darma Salatta Putera Mth (tokoh agama Kristen). Malam puncak ramah tamah tersebut menurut Plh Ketua KNPI Sulteng Hardy Yambas bermakna sebagai forum rekonsiliasi. Dimana pada pemilu lalu, karena berada pada partai yang berbeda sehingga banyak diantara mereka yang mengambil posisi 'berhadap-hadapan'.

''Dalam momen kali ini KNPI mencoba mempersatukan mereka kembali dalam acara yang memang dikemas rekonsiliatif,'' terangnya.

Aminudin yang sempat memberikan sambutannya pada acara yang juga dihadiri oleh para mantan ketua KNPI Sulteng itu mengakui, bahwa keberadaan pemuda yang tergabung dalam wadah KNPI sebagai mitra untuk membangun daerah ini kedepan, terutama untuk mewujudkan visi-misi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. KNPI lanjut Aminuddin merupakan pilar yang diharapkan bisa memberikan kontribusinya dalam pembangunan daerah ini kedepan.(yar)

:: KNPI Kritik Kinerja Polisi ::

2004-07-24T03:03:00.000+08:00

Taufik: Tolong Dilakukan Secara Profesional Dan Proporsional

Berbagai kasus menonjol yang belum berhasil diungkap aparat kepolisian jajaran Polda Sulteng kembali mendapat kritikan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mulai dari kasus penembakan Jaksa Ferry Silalahi, Pendeta Susianty Tinulele hingga kasus narkoba dan kasus lainnya. Bahkan KNPI menilai intelijen Polisi masih lemah dalam mendeteksi kasus secara dini....

KNPI Kritik Kinerja Polisi
Taufik: Tolong Dilakukan Secara Profesional Dan Proporsional

Berbagai kasus menonjol yang belum berhasil diungkap aparat kepolisian jajaran Polda Sulteng kembali mendapat kritikan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mulai dari kasus penembakan Jaksa Ferry Silalahi, Pendeta Susianty Tinulele hingga kasus narkoba dan kasus lainnya. Bahkan KNPI menilai intelijen Polisi masih lemah dalam mendeteksi kasus secara dini.

Deretan kritikan tersebut terungkap dalam dialog Pemuda dan Kemasyarakatan Se Sulteng yang dimediasi KNPI dengan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Taufik Ridha di Aula Torabelo, Polda Sulteng, kemarin (23/7).

Dalam pertemuan tersebut jajaran KNPI Sulteng dipimpin langsung ketuanya Nourmawati Dewi Bantilan SE. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung sejak pukul, 08.00 wita sempat molor hingga membuat orang pertama di Mapolda Sulteng kehabisan waktu untuk menjelaskan satu persatu pertanyaan yang menurutnya tidak bisa dijelaskan secara sepotong-potong itu. ''Pada intinya kami siap dikritik. Namun dalam menilai sesuatu tolong dilakukan secara profesional dan proporsional,'' pinta Taufik Ridha.

Menariknya kasus penembakan pendeta Susianty Tinulele juga mendapat sorotan dari KNPI. Menurut Taufik, berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini mempunyai keterkaitan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Kapolda mencotohkan kasus kejadian di Tanapabonti Kecamatan Dolo, Kasus Waturalele, penembakan Jaksa Ferry, Pendeta Susianty dan kasus yang terjadi di wilayah Poso. ''Kejadian itu ada line up antara satu dengan yang lainnya,'' tegasnya.

Soal kritikan lemahnya intelijensi dibantah Kapolda. Menurutnya, apa yang baru diungkap di wilayah Tulo merupakan informasi dari intelijen Polri. Meski diakui untuk mengungkap para pelaku Polda Sulteng harus di back up dari Mabes Polri namun keterlibatan anggota Polda Sulteng dan jajaran Polres dan Polsek yang ada tetap merupakan bagian dari Polri dalam mengungkapnya.

Dalam penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah Polda Sulteng, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan STAIN Datokarama dan Sekolah Theologia dalam kaitan menciptakan Kamtibmas. Kedepan harap Kapolda, KNPI yang merupakan lokomotif generasi muda bisa adil dan memberikan solusi dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang terjadi di daerah ini.(lib)

KNPI Sulteng Tinjau Kepemimpinan Jamil

2004-07-15T02:52:00.000+08:00

Jual Nama Organisasi Untuk Minta Sumbangan

PALU,- Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Tengah, kini sedang meninjau kepemimpinan Moch Jamil Hi Salim S Ag, selaku ketua DPC KNPI Ampana Tete Kabupaten Touna. Bahkan sejak kemarin malam, DPD KNPI melakukan rapat pleno membahas hal tersebut. Jamil dianggap telah melakukan penyimpangan dengan menggunakan organisasi KNPI untuk mencari keuntungan sendiri....

Kamis, 15 Juli 2004
KNPI Sulteng Tinjau Kepemimpinan Jamil
Jual Nama Organisasi Untuk Minta Sumbangan

PALU,- Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Tengah, kini sedang meninjau kepemimpinan Moch Jamil Hi Salim S Ag, selaku ketua DPC KNPI Ampana Tete Kabupaten Touna. Bahkan sejak kemarin malam, DPD KNPI melakukan rapat pleno membahas hal tersebut. Jamil dianggap telah melakukan penyimpangan dengan menggunakan organisasi KNPI untuk mencari keuntungan sendiri.

Ketua KNPI Sulteng, Hardi D Yambas SH kepada Radar Sulteng mengatakan, pihaknya kini sedang mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jamil. ''Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh DPD KNPI adalah akan mengupayakan pemberian sanksi organisasi kepada Jamil jika benar-benar ditemukan adanya penyimpangan,'' kata Hardi yang kini masih menjadi pelaksana harian (Plh) menggantikan Noormawati Bantilan SE yang kini lebih sibuk berpolitik.

Hal itu bermula dari rencana pelaksanaan turnamen Dandim Cup ke-3 di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Touna dimana Jamil sebagai ketua pelaksana kegiatan tersebut. Saat itu, selaku ketua DPC KNPI Ampana Tete, Jamil berinisiatif untuk mencari dana sendiri melalui sumbangan kepada sejumlah pejabat Pemeritah Sulteng. Bahkan Jamil juga menghubungi Ketua KNPI Sulteng untuk bersedia membantu menyediakan piala untuk turnamen tersebut.

''Kami sudah menyediakan piala seharga Rp 700 ribu, namun ditolak oleh Jamil dengan alasan terlalu murah. Dia meminta agar disediakan piala dengan harga Rp 1 juta,'' kata Hardi. Bahkan kata Hardi, pihak DPD KNPI sudah menerima laporan dari beberapa pejabat di Sulteng bahwa Jamil sudah diberikan sumbangan bernilai jutaan untuk bantuan turnamen Dandim Cup ke-3 tersebut.

Gilanya lagi, Jamil meminta sumbangan ke pejabat Sulteng di Palu itu tanpa meminta rekomendasi dari DPD KNPI selaku pimpinan daerah. Padahal saat itu Jamil meminta sumbangan dengan mengatasnamankan KNPI Ampana Tete. ''Inikan lucu, kegiatannya memperebutkan Dandim Cup tapi minta pejabat lain untuk memberikan sumbangan, bahkan juga DPD KNPI Sulteng juga ikut dimintai memberikan sumbangan piala, inikan bukan gaweannya KNPI!'' ujar Hardi dengan nada meninggi.

Moch Jamil H Salim S Ag dalam release-nya yang dikirimkan ke redaksi malah menuding Hardi selaku ketua DPC KNPI Sulteng telah melakukan pembohongan kepada pihak panitia pelaksana Dandim Cup Ke-3. ''Bahkan juga terhadap seluruh pemuda di kawasan Timur Sulteng serta undangan termasuk Bupati Poso, Bupati Touna, perwakilan Bupati Banggai dan Morowali,'' ungkap Jamil dalam release-nya.

Hardi selaku ketua DPD KNPI Sulteng kata Jamil, melakukan pembohongan dengan menjanjikan kepada pantia untuk menyediakan piala tetap KNPI Sulteng. Piala itu lanjutnya, untuk diperebutkan pada kegiatan sepak bola yang diikuti oleh empat kabupaten. ''Bahkan Dia tidak hadir untuk memberikan sambutan pada acara pembukaan yang acaranya sudah disusun rapi oleh panitia,'' sesalnya.

Menanggapi hal itu, Hardi Yambas menuturkan, ketidakhadirannya pada acara tersebut disebabkan kegiatan tersebut bukan kegiatan tingkat provinsi sehingga tidak mutlak harus dihadiri oleh DPD. ''Sementara untuk piala, kami sudah siapkan, namun Jamil tidak mau dengan alasan terlalu murah,'' tandas Hardi.(abd)